Tersingkirnya “Bonum Commune”?

Setelah berhari-hari menanti hasil kerja Pansus Bank Century, pada klimaksnya, rakyat disuguhi kekaburan berkaitan tindak lanjut pencarian kebenaran dan penegakan hukum atas kasus itu. Tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas hasil kerja Pansus dianggap menabur ketidakpastiaan untuk jalannya pemerintahan. Diramalkan akan ada pertarungan dan benturan kekuasaan antara Presiden dan DPR di hari-hari mendatang (SP, 8/3).
Proses politik yang tampak menyerap energi dan menghabiskan dana yang tidak kecil ini seakan hanya menghasilkan kekisruhan, kekaburan, dan ketidakpastian di ranah publik. Rakyat kecil dalam hati tentu bertanya: demokrasi seperti apa yang sedang dijalani? Jika masih ada sebagian besar warga mempertahankan hidup berbekal nasi aking, untuk kepentingan siapa segala keributan itu?


Ditetapkannya Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik oleh lembaga survei internasional, seakan makin menjadikan negeri ini tenggelam dalam ketidakpastian bagi para pebisnis yang akan berpengaruh terhadap jalannya perekonomian nasional (Kompas 8/3). Situasi ketidakamanan ekonomis ini masih diperkeruh pula dengan soal terorisme yang tiba-tiba kembali menguasai wacana publik.
Yang ditakutkan dalam segala situasi ketidakamanan, ketidakstabilan dan kekaburan di atas adalah kecenderungan ditampilkannya di panggung publik sikap otoriter berbalut demokrasi. Masing-masing kelompok berhadap-hadapan dan mengklaim kemenangan tanpa basis etis seperti kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ukuran yang dipakai adalah klaim mayoritas termasuk pengerahan massa untuk mengintimidasi pihak lawan.
Jonathan Sacks mengingatkan adanya bahaya sebuah bangsa terjebak dalam mekanisme kekerasaan, karena adanya benturan kepentingan dalam berdemokrasi. Dalam mekanisme itu, dibangun “politik keteraniayaan” (baca: politics of victimhood). Bentuk politik ini, membaurkan dan mengacaukan antara hal-hal pada ranah pribadi dan ranah publik. Hal-hal pribadi dipolitisasi menjadi masalah umum. Gawatnya, dalam bentuk politik ini dibangun “alur cerita” untuk menggiring kelompok penindas meyakini diri sebagai teraniaya atau korban. Hal itulah yang telah terjadi misalnya dalam perang di Bosnia ataupun pembantaian 800.000 orang suku Tutsi di Rwanda. Mereka yang melakukan tindakan kejam, pertama-tama menggambarkan diri sebagai korban dan karenanya membenarkan diri membabat lawan-lawannya dengan tindakan-tindakan kejam (Jonathan Sacks, The Home We Build Together, 2007: 51-57).
Jika bentuk berpolitik di atas mendominasi, maka yang tumbuh subur adalah kecurigaan, mencari kambing hitam dan aroma kekerasan di ruang publik. Demokrasi menjadi demokrasi kuat-kuatan: siapa yang berteriak paling keras dialah pemenangnya. Semua pihak merasa menjadi korban, dan karenanya berhak membela diri, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan dan mengingkari nilai-nilai etis dalam hidup bersama. Politik akhirnya hanya mengabdi pada kuasa, dengan biaya hancurnya kohesi masyarakat dan negeri kehilangan tujuan bersama. Kepentingan pribadi atau kelompok menyingkirkan kepentingan masyarakat umum.

Matinya kepekaan terhadap rakyat, jelas mengingkari prinsip klasik bonum commune, yakni kepentingan umum seluruh masyarakat sebagai kriteria etis pengambilan kebijakan publik. Matinya kepekaan terjadi ketika misalnya, angka pertumbuhan ekonomi nasional diklaim sebagai tanda keberhasilan, sementara sekelompok besar rakyat tak mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya secara layak. Begitu pula misalnya, miliaran dolar USA yang dihasilkan Papua dari pertambangan tidak dapat diklaim sebagai kesejahteraan umum bila terdapat ongkos manusiawi, kerusakan alam dan masih adanya 80 persen penduduk pribumi di wilayah itu berkubang dalam kemiskinan (Kompas, 17/1).
Ketika para politisi dan pejabat publik sibuk memosisikan diri sebagai teraniaya, maka simpati publik dan liputan media terserap pada kepentingan para elite. Empati terhadap kepentingan umum dan rakyat kecil semakin tersingkir dari wacana publik. Negara pun berjalan di atas agenda-agenda tanpa visi kesejahteraan umum dan tak memihak rakyat banyak.
Mengikuti indikasi Sacks, jalan yang sepatutnya ditempuh adalah mengubah paradigma atau cara pandang dalam merajut hidup bersama sebagai bangsa. Yang paling mendasar dan penting dalam perubahan paradigma ini adalah adanya peralihan dari “politik keteraniayaan” pada terbangunnya budaya politik berbasis tanggung jawab (a culture of responsibility). Ketika semua pihak mengklaim diri sebagai teraniaya, segala kesulitan dan tantangan bangsa diarahkan pada tanggung jawab pihak lain. Sedangkan, dalam politik berbasis tanggung jawab, masyarakat disatukan oleh cita-cita kesejahteraan bersama, diikat oleh visi dan tanggung jawab etis membangun sebuah hidup bersama berbasis keadilan, belarasa dan hormat terhadap martabat manusia.
Sejak awal kemerdekaannya bonum commune dan visi etis bangsa Indonesia ke masa depan dinyatakan dalam keinginan menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demokrasi yang dicita-citakan adalah demokrasi rakyat berbasis etis Pancasila (Preambule UUD 1945).
Hari-hari ini Indonesia nampak bagaikan kapal yang berjalan tanpa nakhoda dan tujuan. Ia berubah seakan menjadi sebuah demokrasi yang kosong dan rawan diboncengi elite penguasa yang sibuk memosisikan diri sebagai teraniaya demi agenda-agenda pribadi/kelompoknya. Agenda perjalanan bangsa lebih ditentukan oleh isu-isu elitis dan krisis politis, daripada oleh visi dan basis etis menuju suatu perwujudan cita-cita bersama. Bila substansi perdebatan para elite politik masih jauh dari persoalan nyata masyarakat, rakyat kecil dalam hati akan bertanya, masih perlukah negara bagi perbaikan nasibnya?

Oleh : Paulinus Yan Olla
Di: Suara Pembaruan 11-3- 2010

One response to “Tersingkirnya “Bonum Commune”?

  1. ayo revolusi…
    tampak’y dah waktu’y tuk merumuskan sistem negara yg baru, coz sistem lama dah terbukti ga berjalan dgn baik. n malah mnyengsarakan rakyat.
    sistem demokrasi multi partai dah harus diganti, coz tiap2 partai hny sibuk mementingkan komunitas’y, tdk memikirkan kpentingan rakyat sama sekali.
    yg ada cm sibuk koalisi, bagi kursi, dll yg inti’y cenderung mengedepankan kpentingan komunitas di atas kpentingan rakyat.
    dah waktu’y indonesia mlakukan revolusi….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s